DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANWIL DJBC
KALBAGTIM
WBK KALBAGTIM
I. Maksud dan Tujuan
Halaman ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi pejabat dan pegawai Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan memberikan keseragaman pemahaman dalam berperilaku dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
II. Definisi Umum
1. Zona Integritas
predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Menuju WBK
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja
3. Menuju WBBM
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik
4. Tim Penilai Internal
tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja
5. Tim Penilai Nasional
tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia)
III. Struktur Tim Pembangunan WBK/WBBM
.png)
IV. Tahap Pembangunan Zona Integritas
1. Pencanangan ZI
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
- Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
2. Pembangunan ZI
- Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
- Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
3. Pengusulan
- Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
- TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
- Pengusulan ke Kementerian PAN-RB
4. Pratinjau TPN
Pratinjau oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB, KPK, dan Ombudsman
5. Penetapan WBK/WBBM
- Menteri PAN-RB mengusulkan kepada instansi pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
- Menteri PAN-RB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
6. Pembinaan dan Pengawasan
- Pembinaan dilakukan Pimpinan Instansi K/L
- Pengawasan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB
V. Penetapan dan Status
1. Penetapan
Menteri Keuangan menetapkan unit kerja berpredikat ZI-WBK dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
2. Pencabutan
Penetapan dapat dicabut, apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya syarat unit kerja berpredikat ZI-WBK
3. Pengajuan Kembali
Unit kerja yang telah dicabut predikat sebagai unit kerja ZI- WBK, dapat diajukan kembali untuk dilakukan penilaian setelah 2 tahun terhitung sejak predikat dicabut
VI. Galeri WBK
